Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Forest Products Research and Development Center

KLHK PERJUANGKAN PENERAPAN TLAS DI SELURUH ASEAN MEMBER STATE DALAM AJANG THE 22ND AWG FPD - ASOF MEETING DI MANILA

19 Juli 2019, 15:08 WIB | Diupload oleh Dede Rustandi


P3HH (Philippines, 16 Juli 2019) - Dalam ajang the 22nd AWG FPD - ASOF Meeting di Manila, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Dwi Sudharto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) kembali menyuarakan pentingnya penerapan mandatory Timber Legality Assurance System (TLAS) di ASEAN. Hal ini disampaikan pada pembahasan agenda 7.1 Country progress reports: ASEAN Criteria and Indicators (C&I) for legality of timber, forest management certification and the implementation of timber certification and legality assurance systems and ASEAN Chain of Custody (CoC) Guidelines. Pada agenda ini ASEAN Member State (AMS) menyampaikan progress report perkembangan penerapan TLAS dari masing-masing negara. Dari update progress yang disampaikan, terlihat beberapa AMS belum siap menerapkan TLAS secara wajib. Indonesia mendapatkan apresiasi dari ketua Sidang dan Sekretariat ASEAN atas pencapaian Sustainable Forest Management dan Timber Legality Assurance System certification dalam paparannya yang berjudul ’Progress Report: Indonesian TLAS (SVLK) and Progress in the Implementation of Criteria and Indicators for SFM and Timber Legality in Indonesia’.

Indonesia melaporkan secara detail mulai dari inisiasi pada tahun 2001 dengan Bali Declaration sampai dengan perkembangan SVLK saat ini, termasuk capaian ekspor produk kayu yang terus meningkat. Indonesia juga menyampaikan gagasannya untuk mendorong perdagangan kayu legal di ASEAN. Diharapkan, ASEAN dapat menjadi pionir dalam promosi perdagangan kayu legal di dunia dengan mengangkat isu lingkungan. Hal ini bermanfaat bagi sumber daya hutan yang ada di masing-masing negara terutama untuk mengurangi efek perubahan iklim akibat penebangan liar. Indonesia mengajak AMS untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian SDA dan lingkungan di negara masing-masing. “Mandatory implementation of SVLK contributes to decreasing number of cases on illegal logging and associated trade” (Kewajiban penerapan SVLK (TLAS) akan menurunkan kasus illegal logging dan perdagangan terkait lainnya) tegas Dwi.

Selain itu menurut Dwi, “Kita butuh menetapkan target dan tahapan dalam penerapan SVLK di ASEAN. Tidak tahun ini harus diterapkan, tetapi arah kita jelas, barangkali 5 atau 10 tahun ke depan semua negara anggota siap”. Meskipun di awal banyak pertentangan dari AMS dengan alasan kondisi dan kesiapan setiap negara berbeda, namun akhirnya dengan dukungan Sekretariat ASEAN yang dipimpin oleh Dr. Dian Sukmajaya, pertemuan menyepakati target tersebut yang akan dicapai dalam 5-10 tahun ke depan. Hal ini akan dituangkan dalam Plant of Action tahun 2021-2025 yang akan dibahas tahun depan di Thailand.

AWGAFD2


Lampiran: 0
Agenda Kegiatan Selengkapnya
Abstrak Jurnal Selengkapnya

Profile Peneliti

Statistik

Video ( Klik gambar untuk memulai )